Cilacap, Central Pers – Ditengah hiruk pikuk kegiatan di desa Gandrungmanis kecamatan Gandrungmangu kabupaten Cilacap Jawa Tengah, sebuah tower BTS telekomunikasi menjulang tinggi, menjadi saksi bisu perkembangan teknologi. Namun, dibalik itu, tersembunyi sebuah permasalahan yang meresahkan warga sekitar. Terkait hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Cilacap melalui Kabag P3D beserta tim langsung meninjau lokasi untuk mengumpulkan informasi sekaligus bertemu masyarakat pada Rabu, (12/02/2025).
Dalam peninjauan tersebut masyarakat menghendaki relokasi tower BTS/tidak diperpanjangnya kontrak sewa lahan apabila tidak bisa menunjukkan SLF, kompensasi dan perbaikan atau pengecekan infrastruktur demi keselamatan. Masyarakat mengatakan bahwa perpanjangan kontrak kedua penggunaan lahan tower BTS pada bulan Juni 2024 diduga tanpa mengantongi persetujuan warga sekitar dan tidak memiliki Surat Laik Fungsi (SLF).
Perlu diketahui bersama bahwa, Surat Laik Fungsi (SLF) merupakan sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada bangunan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SLF menjadi bukti bahwa bangunan tersebut aman untuk digunakan dan tidak membahayakan. Dalam konteks tower BTS telekomunikasi, SLF memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa tower tersebut dibangun dan dipelihara dengan standar keamanan tinggi, sehingga tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
Berita terkait, klik tautan :
Ada Jalan Ditutup, Diduga Buntut BTS Tidak Miliki SLF di Kabupaten Cilacap https://centralpers.press/ada-jalan-ditutup-diduga-buntut-bts-tidak-miliki-slf-di-kabupaten-cilacap/
Persyaratan dan kewajiban terkait SLF diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Menara atau tower BTS telekomunikasi yang tidak memiliki SLF berpotensi menimbulkan berbagai risiko yang mengancam keselamatan dan kenyamanan masyarakat, ancaman tersebut diantaranya adalah :
– Risiko Keselamatan
Bangunan tower BTS yang tidak memenuhi standar teknis dapat berisiko roboh atau mengalami kerusakan struktural yang dapat membahayakan masyarakat dan properti lain disekitarnya.
– Risiko Kesehatan
Tower BTS telekomunikasi dapat memancarkan radiasi elektromagnetik yang berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang tinggal di dekatnya.
– Risiko Hukum
Bangunan yang tidak memiliki SLF dapat dianggap ilegal dan dapat dikenakan sanksi hukum.
Perpanjangan kontrak lahan tanpa SLF adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan mengabaikan keselamatan masyarakat sekitar. Kekhawatiran warga semakin meningkat setelah adanya insiden jatuhnya benda-benda dari tower yang merusak atap rumah. Kejadian ini menjadi alarm bahaya yang harus didengar oleh semua pihak, termasuk pengelola BTS, pemerintah daerah dan masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan tindakan tegas dan terkoordinasi dari semua pihak, solusi dan langkah-langkah konkret dapat dilakukan diantaranya adalah :
– Pengelola Tower BTS Harus Bertanggung Jawab
Pengelola tower BTS harus segera mengurus SLF sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses perizinan SLF harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat.
– Pemerintah Daerah Harus Tegas
Pemerintah daerah harus bertindak tegas terhadap pengelola menara yang tidak memenuhi persyaratan SLF. Sanksi administratif dan hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa semua bangunan, termasuk tower BTS telekomunikasi, memenuhi standar keselamatan dan kelayakan.
– Masyarakat Harus Proaktif
Masyarakat memiliki hak untuk menuntut agar pengelola menara dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas keselamatan dan kenyamanan mereka. Masyarakat dapat mengajukan keberatan, menuntut audit teknis independen dan melaporkan masalah ini ke pihak berwenang jika diperlukan.
– Edukasi dan Kesadaran Masyarakat
Kasus di desa Gandrungmanis ini menjadi pengingat pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya SLF bagi bangunan. Masyarakat perlu memahami hak-hak mereka serta berani untuk menuntut hak tersebut jika merasa terancam oleh keberadaan bangunan yang tidak memenuhi standar keselamatan.
Berita terkait, klik tautan :
Diduga Tower BTS Tidak Miliki SLF, Dinas Terkait Belum Berikan Tindakan Tegas https://centralpers.press/diduga-tower-bts-tidak-miliki-slf-dinas-terkait-belum-berikan-tindakan-tegas/
Dari perspektif hukum, perpanjangan kontrak tower BTS telekomunikasi tanpa SLF di desa Gandrungmanis diduga melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan.” Persyaratan teknis tersebut meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan. SLF menjadi bukti bahwa bangunan telah memenuhi persyaratan teknis tersebut.
Perlu diketahui masyarakat bahwa, perpanjangan kontrak tower BTS telekomunikasi tanpa SLF adalah tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proaktif masyarakat sekitar sangat diperlukan untuk ikut melakukan pengawasan demi keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan kehidupan mereka.
Penulis : Muhiran
Editor : Wakil Pimpinan Redaksi
Ikuti, sukai dan berikan komentar di TikTok Central Pers Online, klik tautan :
https://www.tiktok.com/@redaksi.centralpers?_t=8qLQn8nGCOu&_r=1
Untuk menginstal aplikasi TikTok klik tautan https://vt.tiktok.com/ZSjysWFhr/
masukkan kode undangan 72731108281
