Cilacap – centralpers – Hubungan harmonis antara pemerintah dan media massa adalah pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Media berperan sebagai jembatan informasi, menyalurkan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, sekaligus menyuarakan aspirasi publik. Namun dibalik peran vital tersebut, tantangan komunikasi sering kali muncul seperti yang dikeluhkan oleh salah satu awak media berkompeten di kabupaten Cilacap terkait kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Keluhan jurnalis di Cilacap tersebut bukanlah hal baru, ia merasa bahwa menjalin kerja sama dengan Kominfo Cilacap terkait publikasi dan pemberitaan terasa sangat sulit. Seolah ada dinding tak kasat mata yang membatasi akses dan interaksi. Prosedur yang berbelit, tidak ada respons dan kurangnya transparansi menjadi poin utama yang sering kali disoroti. Salah satu persoalan mendasar adalah mengenai alokasi anggaran publikasi. Awak media kerap merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka mengenai skema kerja sama, kriteria seleksi media hingga besaran anggaran yang tersedia. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa proses tersebut tidak dilakukan secara adil dan transparan, berpotensi menciptakan ketidaksetaraan antar media.
Padahal dalam era digital saat ini, peran media profesional sangat krusial dalam menyajikan informasi yang akurat dan kredibel, menyeimbangkan derasnya arus informasi hoaks dan berita palsu yang berseliweran di media sosial serta memberantas oknum wartawan yang membuat resah dikalangan masyarakat. Dengan adanya keterbatasan akses dan kerja sama yang sulit, dikhawatirkan masyarakat justru akan kekurangan sumber informasi yang dapat dipercaya mengenai kebijakan dan program pemerintah daerah.
Artikel terkait, klik tautan :
Menata Kemitraan, Membangun Ekosistem Pers Berintegritas di Kabupaten Cilacap https://centralpers.press/menata-kemitraan-membangun-ekosistem-pers-berintegritas-di-kabupaten-cilacap/
Fenomena sulitnya kerja sama media dan Kominfo ini patut untuk dihubungkan dengan Visi dan Misi Bupati Cilacap periode 2025-2030, yaitu “Menuju Cilacap yang maju, berbudaya, sejahtera, adil dan merata (Maju dan Besar)”. Jika kita bedah lebih dalam, ada beberapa poin yang tampaknya berlawanan dengan praktik yang terjadi.
Visi “adil dan merata” seharusnya tercermin dalam setiap aspek pembangunan, termasuk dalam distribusi informasi dan kerja sama publikasi. Namun, dugaan kurangnya transparansi dalam alokasi anggaran kerja sama justru menimbulkan persepsi ketidakadilan. Sebagian media merasa diistimewakan, sementara yang lain merasa dianaktirikan padahal sangat berkompeten. Hal ini jauh dari semangat keadilan dan pemerataan yang menjadi landasan visi kepemimpinan.
Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkarakter, akses terhadap informasi yang valid serta kredibel adalah sebuah keharusan. Media massa profesional memainkan peran sentral dalam edukasi publik, mengawal kebijakan, juga membentuk opini masyarakat yang cerdas. Apabila kerja sama media dengan pemerintah terhambat, maka penyebaran informasi penting, seperti program-program kesejahteraan, pembangunan ekonomi hingga edukasi tidak dapat tersampaikan secara optimal. Hal ini tentu akan menghambat tercapainya Misi ke 3 yaitu “Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Berbudaya, Berkarakter dan Inklusif”.
Artikel terkait, klik tautan :
Pilar Demokrasi di Ujung Tanduk, Contact Jurnalis Kritis Diblokir Banyak Pejabat di Kabupaten Cilacap https://centralpers.press/pilar-demokrasi-di-ujung-tanduk-contact-jurnalis-kritis-diblokir-banyak-pejabat-di-kabupaten-cilacap/
Pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Kurangnya keterbukaan mengenai anggaran serta mekanisme kerja sama publikasi di Kominfo Cilacap justru mengikis ketiga pilar tersebut. Tanpa transparansi, akuntabilitas menjadi dipertanyakan. Tanpa partisipasi aktif dari media, partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan juga akan melemah. Jelas, ini menjadi kontradiksi serius terhadap Misi ke 5 yang ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Transparansi bukan sekadar slogan, melainkan praktik nyata yang harus dijalankan. Terutama dalam hal penggunaan anggaran publik. Anggaran publikasi dan kerja sama media yang dikelola oleh Kominfo Cilacap adalah uang rakyat, sehingga setiap rupiahnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Pemerintah daerah, melalui Kominfo, seharusnya bisa lebih proaktif dalam membuka informasi. Misalnya, dengan mengumumkan secara publik besaran anggaran yang dialokasikan untuk kerja sama media, skema penentuan kriteria, hingga daftar media yang menjadi mitra. Dengan demikian, tidak akan ada lagi “dugaan” atau “prasangka” yang merusak hubungan baik antara pemerintah dan media.
Keterbukaan ini juga sejalan dengan semangat otonomi daerah yang mengedepankan prinsip partisipasi. Keterlibatan aktif media dalam mempublikasikan program pemerintah adalah bentuk partisipasi yang strategis. Tanpa kerja sama yang efektif, media akan kesulitan menjalankan fungsi kontrol sosial sehingga masyarakat menjadi “buta informasi.”
Artikel terkait, klik tautan :
Ketika Akses Informasi Terhambat, Problematika Hubungan Antara Pers dan Pejabat Publik di Kabupaten Cilacap https://centralpers.press/ketika-akses-informasi-terhambat-problematika-hubungan-antara-pers-dan-pejabat-publik-di-kabupaten-cilacap/
Untuk mengatasi persoalan ini, perlu adanya langkah-langkah konkret dari Kominfo Kabupaten Cilacap yaitu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme kerja sama dan publikasi yang ada. Tahap selanjutnya ialah membangun komunikasi yang lebih terbuka dan dialog yang konstruktif dengan media yang memiliki jurnalis berkompeten di kabupaten Cilacap. Terakhir, buatlah pedoman yang jelas, transparan serta dapat diakses oleh semua pihak terkait alokasi anggaran dan kriteria kerja sama.
Dengan adanya keterbukaan dan perbaikan mekanisme, hubungan antara Kominfo Cilacap dan media massa akan kembali harmonis. Media dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menyebarkan informasi yang akurat juga mendidik, sementara pemerintah dapat memastikan bahwa pesan-pesan pembangunan tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Pada akhirnya, Visi dan Misi Bupati Cilacap tidak akan bisa terwujud tanpa dukungan penuh dari semua pihak, termasuk media massa. Menuju Cilacap yang “Maju dan Besar” hanya akan menjadi angan-angan jika pondasi dasarnya, yaitu komunikasi serta transparansi masih rapuh. Saatnya Kominfo Cilacap membuka tirai, merangkul media sebagai mitra strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang benar-benar baik, adil dan transparan.
Artikel terkait, klik tautan :
Membendung Akses Informasi, Tantangan Awak Media di Kabupaten Cilacap https://centralpers.press/membendung-akses-informasi-tantangan-awak-media-di-kabupaten-cilacap/
Penulis : Muhiran
Editor. : Chy
