Cilacap – centralpers – Hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan pers adalah cerminan dari sebuah tata kelola yang terbuka dan akuntabel. Di kabupaten Cilacap, dinamika ini diwarnai dengan sebuah tantangan, terutama terkait dengan munculnya individu-individu yang mengaku sebagai wartawan namun tidak memiliki kompetensi dan integritas. Fenomena ini tidak hanya menciptakan ketegangan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap media yang sesungguhnya profesional.
Kondisi ini menuntut sebuah terobosan, bukan untuk membatasi ruang gerak pers, melainkan untuk menata kembali kemitraan yang produktif dan saling menguntungkan. Diperlukan langkah-langkah konkret dan kolaboratif untuk membedakan antara jurnalis profesional yang berpegang teguh pada kode etik, dengan oknum yang hanya mencari celah untuk kepentingan pribadi.
Solusi atas persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak. Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), harus mengambil inisiatif. Namun, inisiatif ini harus didukung penuh oleh Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Humas Polres, Penerangan Kodim, serta para pemangku kepentingan lainnya, termasuk organisasi pers. Sinergi ini akan menjadi kunci untuk membangun pondasi pers yang kuat, profesional dan berintegritas di kabupaten Cilacap.
Langkah pertama yang harus diambil adalah membangun sebuah tim kolaborasi yang kuat. Kominfo Cilacap, bersama dengan Kesbangpol, Humas Polres dan Penerangan Kodim, harus duduk bersama untuk merumuskan mekanisme pendataan awak media yang efektif. Pendataan ini bukanlah upaya untuk membatasi, melainkan untuk memetakan secara jelas siapa saja yang memiliki kompetensi dan siapa yang tidak.
Pendataan kompetensi ini bisa dilakukan dengan cara mengecek apakah setiap individu yang mengaku jurnalis terdaftar di perusahaan media yang legal dan telah terverifikasi oleh Dewan Pers atau tidak, serta mendata jurnalis yang memiliki kemampuan untuk membuat karya tulis sebagai bukti nyata dari profesionalisme mereka. Selain itu, penting untuk Pemerintah Kabupaten Cilacap dan stakeholder lainnya untuk memantau rekam jejak jurnalis melalui karya-karya tulis mereka, apakah publikasinya objektif, berimbang dan sesuai dengan kaidah jurnalistik ataupun tidak.
Artikel lain, klik tautan :
Tantangan Transparansi dan Etika, Menakar Hubungan Pers dan Pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap https://centralpers.press/tantangan-transparansi-dan-etika-menakar-hubungan-pers-dan-pemerintah-desa-di-kabupaten-cilacap/
Dengan data yang solid, terverifikasi dan jelas, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap akan memiliki basis informasi yang kuat untuk menjalin kemitraan. Ini adalah langkah pertama untuk meminimalisir interaksi dengan oknum yang seringkali menjadi sumber dari berbagai permasalahan.
Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah membangun komunikasi yang berkelanjutan. Kominfo Cilacap harus memfasilitasi forum pertemuan rutin antara pemerintah daerah dan awak media. Pertemuan ini tidak hanya sekadar acara seremonial, tetapi harus menjadi wadah untuk edukasi, literasi dan sosialisasi. Materi yang dapat dibahas dalam pertemuan ini sangat beragam, mulai dari Etika Jurnalistik untuk mengingatkan kembali para jurnalis tentang pentingnya kode etik, objektivitas serta tanggung jawab sosial.
Selain itu, kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah juga wajib disampaikan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang program-program pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah agar pers dapat meliputnya dengan lebih akurat. Disamping itu, literasi digital media juga sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak, termasuk masyarakat, tentang cara membedakan berita faktual dari hoaks.
Forum-forum seperti ini juga berfungsi sebagai mekanisme penyaringan alami. Karena Jurnalis yang profesional dan berkomitmen akan selalu berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan kualitas diri. Sebaliknya, oknum akan kesulitan untuk menunjukkan kompetensinya dan lambat laun akan terpinggirkan dari lingkaran profesional ini.
Artikel lain, klik tautan :
Pilar Demokrasi di Ujung Tanduk, Contact Jurnalis Kritis Diblokir Banyak Pejabat di Kabupaten Cilacap https://centralpers.press/pilar-demokrasi-di-ujung-tanduk-contact-jurnalis-kritis-diblokir-banyak-pejabat-di-kabupaten-cilacap/
Langkah puncak dari semua upaya ini adalah menjalin kerja sama yang jelas dan terstruktur dengan awak media yang memiliki kompetensi. Pemerintah daerah melalui Kominfo, Humas Polres, Penerangan Kodim dan instansi Forkopimda lainnya harus menjadikan jurnalis berkompeten sebagai mitra strategis dalam publikasi. Kemitraan ini bukan hanya tentang memasang iklan, tetapi lebih pada menciptakan sebuah ekosistem dimana informasi publik disebarkan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan memberikan edukasi bagi instansi serta masyarakat.
Dengan adanya kerjasama yang jelas, Jurnalis yang memiliki kompetensi akan membantu pemerintah dalam menginformasikan program pembangunan dengan penyajian berita yang akurat dan berimbang mengenai keberhasilan dan tantangan pembangunan daerah serta menerima masukan dari masyarakat sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
Selain itu, Jurnalis berkompeten akan memiliki ruang yang lebih luas untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara efektif untuk mengawasi kinerja pemerintah dengan cara yang lebih konstruktif dan berdasarkan fakta. Mereka akan menjadi mata dan telinga masyarakat, memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana dan setiap kebijakan diambil demi kesejahteraan warga.
Adanya kemitraan yang terstruktur, instansi-instansi dibawahnya juga akan memiliki panduan yang jelas. Mereka akan dengan mudah membedakan jurnalis yang datang dengan surat tugas resmi dan berkompeten, dengan oknum yang tidak jelas. Ini secara langsung akan mempersempit ruang gerak oknum dan melindungi para aparatur dari potensi pemerasan atau intimidasi.
Pada akhirnya, tujuan dari semua langkah ini adalah untuk menciptakan jurnalisme yang kuat dan sehat di kabupaten Cilacap. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pers bukanlah tentang mencari siapa yang benar atau salah, melainkan tentang membangun sinergi untuk kepentingan bersama. Dengan menata kemitraan, mendata jurnalis berkompeten dan mengedukasi secara berkelanjutan, kabupaten Cilacap dapat memiliki pers yang tidak hanya kritis, tetapi juga suportif dan bertanggung jawab penuh atas setiap informasi yang disebarkan. Ini adalah modal berharga untuk membangun masa depan kabupaten Cilacap yang lebih maju, mandiri dan sejahtera.
Penulis : Muhiran (Wakil Pimpinan Redaksi Central Pers)
Editor : Chy
