Centralpers – Pati|Sejak diluncurkannya Kurikulum Merdeka oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Republik Indonesia Nadiem Makarim pada tahun 2022 silam, keberadaannya dinilai oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Pati Hj. Muntamah menyulitkan kinerja dari para guru atau tenaga pendidik.
Pasalnya, selain kewajiban untuk mengajar, keberadaan kurikulum merdeka ini juga mengharuskan para guru untuk tertib memenuhi administrasi sehingga menambah beban dan kinerja seorang guru. Bahkan, dalam upaya pemenuhan tugas administrasi tersebut, sebagian guru harus mengesampingkan tugas utamanya, yaitu mengajar siswa didiknya.
“Intinya guru-guru itu merasa terbebani dengan adanya Kurikulum Merdeka. Guru itu tugasnya mengajar, akan tetapi disini ada tugas lain yaitu Administrasi yang bertambah banyak,” ujar Muntamah yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Politisi dan aktivis perempuan dari Pati Utara ini menambahkan, dirinya tentu sangat menyayangkan karena sebetulnya tugas seorang guru yaitu mengajar dan jangan sampai dibebani oleh banyaknya Administrasi yang berlebihan.
Kendati demikian, anggota dewan yang duduk di Komisi D ini juga menyebut ada sisi positif dari diberlakukannya kurikulum merdeka yakni pembelajaran yang tidak monoton. (Nyi)
