Berita  

DPRD Kabupaten Pati, Bahas Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pati, centralpers |DPRD Kabupaten Pati news – DPRD Kabupaten Pati kembali adakan rapat Paripurna lanjutan terkait dengan agenda penjelasan Bupati Pati terhadap Raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, yangmana hal tersebut untuk menjawab pandangan umum para fraksi terhadap Raperda tersebut.

Bertempat di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati, PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dalam penjelasannya juga menyampaikan, dimana sebelumnya seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Pati telah memberikan dukungan akan Raperda tersebut. Sehingga, pembahasan akan kembali dilanjutkan agar Raperda tersebut dapat segera diterapkan, pada Rabu (01/11/2023) siang tadi.

Lanjutnya, dengan melalui pembahasan Raperda tersebut, ada harapan dari Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Pati yang disampaikan dalam pandangan umumnya. Dimana melalui Raperda tersebut dapat mendukung pengembangan yang terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan tata ruang yang diterapkan di Kabupaten Pati. “Salah satu dukungan tersebut, dari Fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan bahwa Perda tersebut nantinya akan mengatur pemukiman yang tertata dan terarah. Kemudian juga sebagai penyedia prasarana dan utilitas umum yang memadai, sehingga diharapkan mampu mewujudkan rumah yang layak huni di Kabupaten Pati,” Jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I Joni Kurnianto selaku pimpinan rapat Paripurna, juga menyampaikan bahwa penyusunan Raperda ini dimaksudkan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dapat terlaksana secara teratur, tertata, terarah, dan terkendali yang didukung dengan tersedianya sarana prasarana dan utilitas.

Menurutnya, usulan-usulan tersebut sebelumnya sudah banyak disampaikan oleh masyarakat. Akan tetapi, dengan tidak adanya kebijakan yang mengatur perihal perumahan dan permukiman tersebut, menjadikan banyak pengembang yang tidak sesuai dengan harapan. ā€œUntuk Raperda penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman itu memang baru, dan banyak masyarakat yang melaporkan akan hal itu, karena belum ada kebijakan itu maka banyak pengembang-pengembang yang nakal dan jadinya tidak sesuai dengan harapan,ā€ Paparnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *