Jepara – centralpers – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara menggelar kegiatan penguatan kapasitas insan pers di Aula Gedung OPD Bersama lantai 3, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas jurnalis dalam menghadapi perkembangan teknologi serta tantangan dunia jurnalistik di era digital.
Kegiatan ini dihadiri oleh Budhi Sulistyawan, Kepala Diskominfo Kabupaten Jepara, Makhlaufi Ahyar, Kabid Komunikasi Diskominfo Jepara, M. Safrudin, dan narasumber dari Solopos Media Group (SMG) Division Head of Solopos Institute, Syifaul Arifin dan Program Manager, Ayu Prawitasari.
Budhi Sulistyawan dalam sambutannya mengucapkan selamat hari pahlawan 10 November yang bertepatan dengan kegiatan hari ini,” Diskominfo Jepara berharap acara ini memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang lebih baik kedepannya dan terimakasih kepada insan pers yang hadir dalam kegiatan ini,” ucapnya.
Sedangkan, Makhlaufi Ahyar menyampaikan bahwa dibutuhkan peran jurnalis yang memberitakan sebuah kejadian lengkap dan jelas dengan melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada semua pihak. “Pemkab Jepara terbuka terhadap masukan dan evaluasi kinerja pemerintahan dari insan pers,” katanya.
“Selama ini Jepara sudah kondusif, namun kondusifitas tidak tiba-tiba muncul, namun semua ada proses dan ini perlu kita pertahankan. Program yanh telah berjalan di Jepara grafiknya naik, salah satunya melalui penyebaran informasi dengan konten kreatif dan positif. Hal ini juga akui oleh perwakilan dari Pemkab Demak pada saat melakukan studi banding di Jepara, mereka kaget melihat langsung perkembangan Jepara walaupun dalam kondisi efisiensi anggaran. Program Jepara Mulus tidak saja mulus infrastruktur, namun juga mulus birokrasi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya serta lainnya,” ucap Makhlaufi Ahyar.
“Banyak program Pemkab Jepara yang sudan berjalan baik seperti Kartu Sarjana Jepara, Kartu Mebel Jepara (KMJ), termasuk Program Jumat Berangkat menjadi program Pemkab Jepara mendatangi umat non muslim dan menjadi ajang silaturahmi lintas agama. Program pelayanan pemerintah Desa juga telah berjalan baik, dibandingkan dengan Demak yang pada saat Lurah nya tidak sedang ada di kantor, muncul keluhan oleh warga desa, namun di Jepara justru ada aplikasi SIMPEL (Sistem Pelayanan Desa dan Kelurahan) yang merupakan platform digital resmi untuk mengurus layanan administrasi desa dan kelurahan. Melalui SIMPEL Jepara, masyarakat dapat mengajukan permohonan surat secara online, melacak prosesnya, dan menerima dokumen yang dilengkapi Tanda Tangan Elektronik (TTE),” jelasnya.
Ayu Prawitasari dari Solopos Media Group (SMG) yang berlatar dosen, akademis dan penulis menginformasikan kalau penting bagi wartawan di Jepara untuk meningkatkan kapasitas melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW). “UKW menjadi salah satu sarana, untuk mengukur kemampuan wartawan, baik dari aspek kesadaran, pengetahuan, maupun keterampilan jurnalistik,” pesannya.
Syifaul Arifin mengajak insan pers Jepara untuk menjalankan profesi wartawan yang profesional. “Dalam menjalankan tugasnya, wartawan harus berpegang pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan oleh Dewan Pers serta perlu mengikuti peningkatan kapasitas wartawan seperti UKW sesuai jenjangnya. Memahami kaidah jurnalistik atau aturan, prinsip, dan pedoman yang wajib dipegang oleh wartawan atau jurnalis dalam mencari, mengolah, hingga menyebarkan informasi kepada publik,” cetusnya.
Kemudian saat ada awak media yang menanyakan apakah boleh profesi pengacara dan kepala desa atau perangkat desa menjadi wartawan. “Bagi perangkat yang berprofesi ASN tidak diperbolehkan merangkap jabatan atau berprofesi sebagai wartawan,” tegas Makhlaufi Ahyar.
Larangan bagi Kepala Desa rangkap jabatan sebagai wartawan diatur di Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang berbagai larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Kepala Desa termasuk rangkap jabatan atau menimbulkan konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya.
Hal sama berlaku bagi perangkat desa non ASN berdasarkan bunyi Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Jadi silahkan memilih salah satu profesi, kalau perangkat desa menjadi wartawan, dia harus memilih salah satu profesi atau mengundurkan diri, apakah tetap menjadi perangkat desa atau beralih menjadi wartawan. Karena kalau perangkat desa menjadi wartawan akan menyita waktunya dan mengganggu kinerjanya untuk bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat desa,” tandasnya.
Dihimpun dari berbagai sumber, kepala desa dan perangkat desa dilarang merangkap jabatan sebagai wartawan berdasarkan alasan dan dasar hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur larangan bagi kepala desa dan perangkat desa untuk merangkap jabatan sebagai pihak yang bekerja pada bidang lain seperti profesi wartawan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan.
Menurut Dewan Pers dan etika profesi, Dewan Pers menegaskan bahwa rangkap jabatan antara perangkat desa dan wartawan tidak boleh dilakukan karena melanggar etika profesi dan memunculkan konflik kepentingan atau conflict of interest, dikarenakan profesi wartawan menuntut independensi mutlak untuk melakukan kontrol sosial dan pemberitaan yang objektif.
Jika seorang perangkat desa menjadi wartawan, akan terjadi benturan kepentingan antara posisinya sebagai pelayan/pengelola pemerintahan desa dengan tugas jurnalistik.
Aturan mengenai rangkap jabatan antara pengacara (advokat), perangkat desa, dan profesi wartawan memiliki ketentuan yang berbeda menurut peraturan perundang-undangan serta kode etik masing-masing profesi
Perangkat desa
Larangan merangkap wartawan, Dewan Pers dan pihak terkait menegaskan bahwa perangkat desa dilarang merangkap jabatan sebagai wartawan.
Dasar pertimbangannya adalah rangkap jabatan ini dinilai melanggar etika, menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest), serta berpotensi menabrak ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (khususnya larangan bagi perangkat desa untuk merugikan kepentingan umum atau membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri/pihak tertentu).
Pengacara (Advokat)
Status hukum berdasarkan kajian aturan hukum, tidak ada larangan tegas dalam UU Advokat maupun UU Pers yang melarang seorang pengacara untuk merangkap profesi sebagai wartawan.
Namun berdasarkan syarat dan etika, meskipun secara hukum tidak dilarang, seorang pengacara yang menjalani profesi ganda sebagai wartawan tetap wajib menjaga independensi, profesionalisme, dan etika profesi di masing-masing bidang agar tidak terjadi benturan kepentingan.
Advokat terikat dengan Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat, sedangkan wartawan wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik serta menjaga independensi dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Potensi persoalan muncul apabila seorang advokat menggunakan kapasitas jurnalistiknya untuk memberitakan perkara yang sedang ditangani, atau memanfaatkan profesi wartawan untuk kepentingan klien maupun kepentingan pribadinya.
Dalam kondisi demikian, independensi, objektivitas, dan profesionalitas pemberitaan dapat dipertanyakan.
Oleh karena itu, setiap orang yang menjalankan lebih dari satu profesi perlu memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan (conflict of interest), maupun pelanggaran kode etik profesi masing-masing.
(Chy/Sus)
