Cilacap – centralpers – Proyek pembangunan jaringan irigasi di desa Rejamulya kecamatan Kedungreja kabupaten Cilacap Jawa Tengah yang merupakan bagian dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) menjadi sorotan publik. Proyek senilai Rp 195.000.000 dengan menggunakan dana APBN tahun 2025 tersebut memicu pertanyaan terkait penggunaan material dan kualitas pekerjaan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh P3A Jaya Makmur ini diduga menggunakan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis serta menunjukkan indikasi pengerjaan yang tidak optimal.
Dilihat dari papan informasi, proyek ini berada dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citanduy serta PPK Operasi dan Pemeliharaan Pemanfaatan Irigasi Air Tanah. Dengan waktu pelaksanaan 45 hari kalender, proyek ini seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Namun, temuan di lapangan justru menimbulkan keraguan.
Awak media melihat adanya beberapa kejanggalan dalam pembangunan pada Sabtu (06/09/2025), salah satu temuan yang paling mencolok adalah penggunaan batang pisang sebagai salah satu bahan material untuk pengganti pipa paralon. Penggunaan material ini sangat tidak lazim dalam pembangunan irigasi dan berpotensi memengaruhi daya tahan serta efektivitas jaringan air di masa mendatang. Secara teknis, material organik seperti batang pisang tidak memiliki kekuatan dan durabilitas setara dengan paralon.
Selain itu, kualitas pengerjaan dinding irigasi juga disorot. Pengamatan menunjukkan bahwa ketebalan plester dinding bangunan terlihat sangat tipis. Hal tersebut diduga disebabkan oleh penggunaan begisting (cetakan beton) dalam pengerjaannya, para ahli konstruksi berpendapat bahwa begisting tidak secara langsung menentukan ketebalan plester. Kondisi ini bisa jadi mengindikasikan bahwa campuran semen dan pasir yang digunakan tidak sesuai dengan standar serta berpotensi mengurangi kekuatan struktur bangunan juga membuat rentan terhadap erosi.
Upaya awak media untuk mengkonfirmasi temuan di lapangan kepada pihak pelaksana proyek pun menghadapi kendala. Ketua P3A Jaya Makmur berinisial S yang menjadi penanggung jawab proyek sulit ditemui untuk dimintai keterangan. Awak media mencoba mewawancarai dilokasi pembangunan, namun ia malah pergi menggunakan sepeda motor. Bahkan, ketika awak media mendatangi kediamannya, rumah tersebut terlihat sepi.
Sulitnya mendapatkan konfirmasi ini menambah spekulasi dan keraguan publik terhadap transparansi proyek. Dalam prinsip good governance, setiap pihak yang menggunakan dana negara harus siap untuk diawasi, diaudit dan memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Keengganan S untuk ditemui oleh awak media selaku pengawas eksternal tentu menimbulkan pertanyaan yang cukup besar.
Proyek P3-TGAI di desa Rejamulya ini menjadi contoh bagaimana sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan baik bisa dipertanyakan pelaksanaannya di lapangan. Dugaan penggunaan material yang tidak standar serta kualitas pekerjaan yang diragukan menunjukkan adanya potensi penyimpangan yang perlu diinvestigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Masyarakat menantikan klarifikasi resmi dari Ketua P3A Jaya Makmur atau langsung dari Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Citanduy serta PPA Operasi dan Pemeliharaan Pemanfaatan Irigasi Air Tanah. Akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana APBN adalah kunci untuk memastikan setiap pembangunan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya petani di desa Rejamulya. Karena tanpa adanya tindakan tegas, kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah pasti akan tergerus.
Liputan : Muhiran
Editor : Chy
