Jepara – centralpers – Agung Prabowo (27), warga RT 014 RW 04, Desa Menganti, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, eks buruh PT Hwaseung Indonesia (HWI) Jepara, memenuhi undangan penyidik Satreskrim Polres Jepara pada Rabu (11/11/2026). Kedatangannya untuk memberikan klarifikasi dan keterangan terkait pengaduan terhadap Sumarno, dari bagian HRD Hubungan Industrial (Industrial Relations) PT HWI Jepara.
Agung Prabowo selaku Pengadu didampingi Priyo Hardono atau yang akrab disapa Mbah Priyo dari Ormas PEKAT-IB, serta dua kuasa hukumnya, Moh. Abrori, S.H. dan Budi Setyono, S.H., M.H.
Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan tidak diberikannya hak pesangon kepada Agung Prabowo.
Kepada awak media, Agung menjelaskan bahwa kedatangannya ke Polres Jepara merupakan tindak lanjut atas undangan penyidik untuk klarifikasi dan permintaan keterangan mengenai pengaduan yang telah disampaikan.
Aduan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan (STPLP) Nomor STPLP/897/X/2026/Reskrim tertanggal 26 Oktober 2026.
Kronologi Dugaan PHK Sepihak
Agung Prabowo menceritakan, persoalan tersebut bermula ketika dirinya mengikuti kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-81 pada Jumat, 28 Agustus 2026, di area samping (side area) PT HWI Jepara.
Saat itu, Agung menonton pertunjukan musik orkes. Karena merasa kelelahan, dirinya kemudian beristirahat. Namun, dalam situasi tersebut, Agung mengaku diamankan oleh Sumarno dari bagian HRD PT HWI.
Persoalan berlanjut setelah kegiatan tersebut. Pada 31 Agustus 2026, Agung mengaku dipaksa membuat surat pernyataan yang berisi pengakuan telah mengonsumsi minuman keras. Peristiwa itu kemudian berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap dirinya.
Agung menilai keputusan PHK tersebut tidak adil karena dirinya merasa tidak memperoleh hak-haknya sebagai pekerja, termasuk pesangon.
Priyo Hardono Apresiasi Respons Kapolres Jepara
Sementara itu, Priyo Hardono yang turut mendampingi Agung Prabowo menjelaskan bahwa kedatangannya ke Polres Jepara bertujuan memastikan perkembangan penanganan pengaduan yang telah disampaikan sejak 26 Oktober 2026.
Mbah Priyo mengungkapkan, sebelum Agung menjalani pemeriksaan, pihaknya telah mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Kapolres Jepara, AKBP Keris Aji Wibisono, S.H., S.I.K., M.H., pada Selasa (27/10/2026).
Pesan tersebut berisi pertanyaan mengenai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) atas pengaduan Agung Prabowo di Satreskrim Polres Jepara.
Selanjutnya, Kasatreskrim Polres Jepara, AKP Oktavian Andika Saputra, S.Tr.K., S.I.K., M.H., melalui Kanit Reskrim menghubungi Agung Prabowo untuk hadir ke Polres Jepara guna memberikan keterangan.
“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Jepara atas respons cepat dan profesional terhadap pengaduan Agung Prabowo,” ujar Mbah Priyo.
Menurutnya, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pelapor maupun pengadu memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara melalui SP2HP.
“Kami berharap Agung Prabowo bisa memperoleh informasi dari penyidik terkait SP2HP untuk memberikan informasi kepada kami mengenai sejauh mana penanganan pengaduan dilakukan secara proporsional dan transparan,” tegasnya.
Minta Sumarno Segera Diklarifikasi dan Diperiksa
Lebih lanjut, Mbah Priyo berharap penyidik Satreskrim Polres Jepara segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Sumarno, yang disebut sebagai pihak teradu dan diketahui merupakan warga Kabupaten Grobogan.
Menurutnya, keterangan dari pihak teradu diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kronologi serta duduk persoalan dugaan PHK sepihak yang dialami Agung Prabowo.
“Secepatnya kami berharap pihak teradu, yaitu Sumarno, warga Kabupaten Grobogan, segera diklarifikasi dan diperiksa, sehingga keterangannya bisa dijadikan bahan penyelidikan atas dugaan PHK sepihak yang dialami Agung Prabowo,” ungkapnya.
Mbah Priyo juga menyinggung dugaan persoalan PHK terhadap buruh yang disebut terjadi berulang setiap tahun di lingkungan PT HWI Jepara. Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian agar hak-hak pekerja benar-benar mendapatkan perlindungan.
“Kami berharap perkembangan pengaduan ini ada kelanjutannya. Proses dan hasil pengaduan kami serahkan kepada penyidik. Hal ini untuk memastikan penanganan pengaduan atau proses hukum oleh warga masyarakat Jepara bisa diselesaikan dengan baik,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, substansi pengaduan tersebut masih memerlukan pendalaman dari penyidik. Keterangan pihak teradu maupun klarifikasi dari manajemen PT HWI Jepara juga diperlukan agar pemberitaan mengenai persoalan ini berimbang dan seluruh pihak mendapatkan ruang untuk menyampaikan penjelasan.
(Chy/Sus)
