Pati – centralpers – Ali Badrudin, Ketua DPRD Kabupaten Pati menyoroti masih adanya praktik pungutan liar alias pungli yang dilakukan oleh sekolah negeri. Pasalnya berdasarkan temuan dari komisi D, ketua DPRD mendapati laporan adanya dugaan pungli di SMPN 1 Tayu dengan menahan ijasah siswa.
Dirinya khawatir praktik semacam ini tidak hanya terjadi di satu sekolah, melainkan di beberapa sekolah negeri yang ada di Pati. Jelas-jelas, kata dia, praktik semacam ini sama sekali tidak bisa dibenarkan karena melanggar Permendikbud.
Untuk meminimalisir kejadian serupa kembali terulang, Ali meminta kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, Risma Ardhi Chandra, untuk lebih tegas dalam bersikap. Ia bahkan meminta kepada Dinas Pendidikan untuk bisa menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang larangan sekolah negeri menarik iuran dengan alasan apapun.
“Kami dorong kepada pak Plt Bupati untuk membuat SE agar membatasi iuran sukarela. Karena pembangunan sudah dibiayai dadi APBD atau BOS. Jarang saya menemui bahwa pembangunan sekolah diambil dari dana iuran sukarela,” pintanya,
Terlebih pemerintah selama ini juga telah menaruh perhatian khusus bagi dunia Pendidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bankes (Bantuan Kesejahteraan) bagi para guru.
(Nyi)
