Hubris Syndrome, kalimat yang mungkin masih asing ditelinga kita. Hubris Syndrome merupakan kondisi psikologis yang sering muncul pada individu yang memegang kekuasaan besar seperti pejabat publik atau politik untuk waktu yang lama. Sindrom ini ditandai dengan perilaku arogan, keyakinan berlebihan terhadap diri sendiri, merasa dirinya hebat diatas rata-rata orang lain dan kecenderungan mengabaikan masukan dari orang lain.
Implikasi Hubris Syndrome dalam kepemimpinan politik sangat signifikan terutama dalam era kontemporer di mana proses demokratisasi dan informasi lebih berkembang. Dalam konteks kepemimpinan politik, Hubris Syndrome dapat menyebabkan keputusan yang buruk, kehilangan kepercayaan publik, kekacauan politik dalam melakukan public policy dan regulasi hukum, ekonomi, korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.
Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut guna menjaga integritas dan efektivitas kepemimpinan politik. Ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, diantaranya adalah :
– Penguatan Mekanisme Checks and Balances.
Dalam era kontemporer dimana demokrasi telah menjadi norma global, memperkuat mekanisme checks and balances sangat penting untuk mencegah kekuasaan terlalu berkonsentrasi pada satu individu. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peran institusi seperti pengadilan, lembaga ombudsman dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/DPRD) dalam melakukan pengawasan.
– Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
Di era informasi yang cepat dan terbuka, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang komperhensif sangat penting untuk membentuk karakter dan etika pemimpin. Materi seperti tanggung jawab sosial, manajemen konflik dan komunikasi yang efektif harus menjadi bagian penting dalam pendidikan kepemimpinan.
Artikel berkaitan, klik tautan :
Kondusif Tapi Tidak Sesuai Aturan dan Kemitraan, Ibarat Bom Waktu Yang Siap Meledak https://centralpers.press/kondusif-tapi-tidak-sesuai-aturan-dan-kemitraan-ibarat-bom-waktu-yang-siap-meledak/
– Evaluasi Psikologis Rutin.
Evaluasi psikologis rutin oleh profesional independen menjadi sangat penting untuk mendeteksi dini tanda-tanda Hubris Syndrome. Hal ini dapat membantu mencegah penyakit ini menjadi lebih parah dan menyebabkan dampak negatif yang lebih besar bagi masyarakat.
– Transparansi dan Partisipasi Publik.
Masyarakat kontemporer yang lebih terdidik dan memiliki akses informasi harus menjadi mitra dalam pengawasan demokrasi. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi publik dalam proses politik sangat penting untuk mencegah Hubris Syndrome.
– Pembatasan Masa Jabatan.
Pembatasan masa jabatan bagi pejabat tinggi menjadi langkah strategis untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan. Hal ini dapat mencegah kemunculan Hubris Syndrome, karena pemimpin politik harus terus beradaptasi dan memperbarui ide-idenya untuk menghadapi tantangan yang terus berubah.
Dengan menerapkan rekomendasi kebijakan tersebut dalam konteks kontemporer, diharapkan dampak negatif Hubris Syndrome dalam kepemimpinan politik dapat diminimalisir, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih efektif, etis dan bertanggung jawab dalam era demokrasi yang terus berkembang. Kedepan faktor kesehatan jiwa calon pemimpin harus benar-benar dimatangkan, sehingga didapatkan pemimpin yang sehat jiwanya dan bertanggung jawab.
Penulis : Muhiran/Dedy Fasmadhy
(Mahasiswa Prodi Hukum Universitas Tangerang Raya)
