Jepara – centralpers – Sinergi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Jepara kembali diperkuat melalui pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun Anggaran 2026 di Desa Kedungleper. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyasar peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan.
Komandan Kodim (Dandim) 0719/Jepara, Letkol Arm Ranna Hidfitriyadi, S.Sos., menegaskan bahwa TMMD Sengkuyung III dirancang dengan konsep pembangunan yang seimbang antara sasaran fisik dan nonfisik sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program prioritas pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Jepara.
“Kami ingin memastikan manfaat TMMD benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, pembangunan fisik kami padukan dengan kegiatan sosial dan edukasi sehingga dampaknya lebih luas,” ujar Letkol Arm Ranna, Rabu (15/7/2026).
Pada sektor fisik, TMMD Sengkuyung III melaksanakan pembangunan rabat beton di dua titik guna meningkatkan akses mobilitas warga. Selain itu, program ini juga merehabilitasi tiga unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar masyarakat memiliki tempat tinggal yang lebih layak dan sehat.
Sementara pada sasaran nonfisik, Kodim 0719/Jepara bersama berbagai instansi menggelar penyuluhan kepada masyarakat, donor darah, pelayanan sosial, hingga penguatan wawasan kebangsaan. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Menurut Letkol Arm Ranna, TMMD menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung ketahanan pangan, pembangunan desa, serta percepatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengungkapkan rencana penguatan peran TNI melalui pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP). Satuan baru tersebut akan memiliki kemampuan tempur sekaligus mendukung pembangunan dengan personel yang memiliki keahlian di bidang konstruksi, kesehatan, peternakan, hingga perikanan.
“Dengan konsep tersebut, TNI tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga membantu menjawab kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Jepara Witiarso Utomo (Mas Wiwit) menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni melalui kolaborasi lintas sektor.
Tahun 2026, Pemkab Jepara menargetkan sekitar 900 unit RTLH dapat direhabilitasi. Program tersebut didukung berbagai sumber pembiayaan, mulai dari pemerintah pusat sekitar 400 unit, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekitar 100 unit, serta dukungan dari Baznas dan APBD Kabupaten Jepara.
Meski demikian, Mas Wiwit mengakui tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Dari sekitar 9.000 rumah tidak layak huni yang terdata sebelumnya, saat ini masih terdapat sekitar 8.000 unit yang membutuhkan penanganan secara bertahap.
“Penyelesaiannya memang tidak bisa sekaligus, tetapi kami terus berupaya agar setiap tahun jumlah RTLH di Jepara semakin berkurang melalui kolaborasi semua pihak,” katanya.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemkab Jepara juga memastikan sektor pendidikan menjadi prioritas utama. Pemerintah berkomitmen memberikan bantuan agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena kendala biaya.
“Jangan sampai ada anak putus sekolah gara-gara biaya. Kami akan tanggung semuanya,” tegas Mas Wiwit.
Ia menambahkan, keberadaan Sekolah Rakyat beserta berbagai program pendidikan lainnya menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Jepara untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.
Pelaksanaan TMMD Sengkuyung III di Desa Kedungleper diharapkan menjadi contoh nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa. Melalui kolaborasi tersebut, pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, serta kualitas hidup masyarakat Jepara secara berkelanjutan.
(Chy/Sus)
