Pati – centralpers – Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyatakan tak tinggal diam. Ia menegaskan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk turun langsung menindaklanjuti laporan masyarakat.
Praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Pati kian memprihatinkan. Alih-alih memberi kenyamanan bagi siswa dan orang tua, sejumlah oknum justru menjadikan sekolah sebagai ladang pungutan berkedok iuran sukarela.
Modusnya beragam, mulai dari pungutan renovasi gedung, penjualan perlengkapan sekolah, hingga kewajiban membeli buku tertentu. Yang lebih mencengangkan, praktik ini diduga melibatkan oknum kepala sekolah, guru, komite sekolah, bahkan paguyuban wali murid.
“Hari ini tim di Komisi D sudah kami bentuk. Minggu ini atau paling lambat minggu depan, kami akan turun langsung ke lapangan,” ujarnya baru-baru ini.
Bandang menegaskan, segala bentuk pungutan yang mengatasnamakan komite atau paguyuban orang tua tidak dibenarkan. Ia juga mengingatkan Dinas Pendidikan Pati agar tidak bermain mata dalam menangani persoalan ini.
“Kami akan panggil pihak sekolah dan Dinas Pendidikan kalau terbukti ada penyimpangan. Dinas juga tidak boleh menutup-nutupi,” tandasnya.
Padahal, larangan praktik pungli di sekolah sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 dan Nomor 75 Tahun 2016. Namun, aturan itu seolah hanya jadi hiasan dinding tanpa pengawasan ketat.
(Nyi)
