Pati – centralpers – Kebijakan Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlalu berat dikhawatirkan dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat maupun keberlangsungan usaha kecil di Kabupaten Pati.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati meminta pemerintah daerah tetap memperhatikan kondisi pelaku usaha dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Pandangan tersebut disampaikan Irianto Budi Utomo, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pati dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurutnya, optimalisasi penerimaan daerah memang penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Namun, kebijakan yang diterapkan jangan sampai justru menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha kecil.
“Optimalisasi pendapatan daerah harus tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.
Irianto menilai sektor usaha memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, terutama bagi pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menyusun kebijakan pajak dan retribusi secara adil serta tidak memberatkan pelaku usaha kecil.
Irianto juga meminta pemerintah memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi dan indeks harga dalam menentukan kebijakan pajak daerah.
Irianto berharap pembahasan perubahan perda tersebut mampu menghasilkan regulasi yang seimbang antara peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap kebijakan yang dibuat tetap berpihak kepada masyarakat dan pelaku usaha agar ekonomi daerah bisa tumbuh bersama,” tegasnya.
(Nyi)
