Pati – centralpers – Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan mengatakan bahwa kegiatan itu dilaksanakan usai mendapatkan aduan dari masyarakat bahwa stok LPG 3 saat ini langka dan harganya tidak sesuai harga eceran tetap (HET).
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Pati melakukan sidak di stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) dan beberapa agen elpiji.
Dalam kesempatan itu, pihaknya melihat langsung proses pengisian LPG baik yang bersubsidi maupun non subsidi. Dari informasi yang didapatkan di salah satu SPBE suplai gas dari Pertamina sebanyak 30 ton per hari.
Namun dari jumlah tersebut yang ditampung hanya 25 ton saja. Dari pihak SPBE menyebut, sisanya 5 ton digunakan untuk menanggulangi kemacetan distribusi dari Pertamina.
“Saya tanyakan bahwa untuk pengisian ke beberapa agen itu lancar tidak? Itu ternyata juga lancar. Lha kenapa menjadi penghambatan semacam ini? Kemudian pengecer-pengecer itu juga mengeluhkan dengan harga yang melambung tinggi, apalagi ini subsidi,” jelas dia.
Selain itu, pihaknya menanyakan terkait harga LPG 3 kg yang dijual ke masyarakat melebihi HET. Kemudian, pihaknya juga meminta SPBE untuk menjual LPG ke pangkalan sesuai HET yang sudah ditetapkan pemerintah.
“Disitu kurang lebihnya itu Rp 15.500 berapa itu. Kemudian dari agen ke pangkalan kemudian ke pengecer harunya kan Rp 18 ribu, tapi kok melambung tinggi ada apa disini?” kata dia.
Dia bersama jajaran di Komisi B DPRD lainnya berharap, mulai dari SPBE, agen, pangkalan hingga pengecer menjual LPG 3 kg sesuai dengan HET.
(Nyi)
