Pati – centralpers – Sosialisasi pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (15/04/2026), dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pati.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK (mencakup wilayah Jateng & DIY), Azril Zah menekankan kepada Pemkab Pati untuk bisa memastikan mulai dari perencanaan dan anggaran APBD hingga pengadaan barang dan jasa berjalan dengan baik. Mengingat proses tersebut berpotensi terjadi penyelewengan anggaran.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyatakan kesanggupannya untuk berbenah dalam rangka memasifkan pencegahan tindak pidana korupsi di wilayahnya
“Kami pimpinan DPRD bersama-sama dengan para ketua fraksi, ketua komisi menyambut baik dengan acara hari yang diselenggarakan oleh KPK tentang pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Pati,” kata Ali Badruddin.
“Tadi telah disampaikan hal-hal terkait dengan APBD, baik tahun 2025 maupun 2026. Semoga dengan dilaksanakannya sosialisasi tentang tindak pidana korupsi ini, bisa mencegah tindak pidana korupsi di Kabupaten Pati,” lanjutnya.
“Tentunya apa yang menjadi arahan dari KPK, kami DPRD Pati telah sepakat akan menindaklanjuti dari apa yang telah disampaikan pada hari ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan kepada masing-masing fraksi dan pimpinan komisi untuk menyampaikan informasi mengenai pencegahan korupsi ini kepada para anggotanya. Pasalnya, sosialisasi ini dinilai penting untuk mengedukasi anggota dewan Pati, khususnya yang masih muda.
“Ke masing-masing fraksi juga hadir, kami menekankan kepada baik pimpinan Komisi maupun pimpinan fraksi untuk disampaikan kepada anggotanya masing-masing hal-hal yang disampaikan oleh KPK, (mengenai) pencegahan pada hari ini,” terang dia.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK (mencakup wilayah Jateng & DIY), Azril Zah, menekankan agar Pemkab Pati lebih memaksimalkan perencanaan anggaran APBD hingga pengadaan barang dan jasa.
Hal itu pun berlaku bagi seluruh jajaran di DPRD Kabupaten Pati yang memiliki hak budgeting untuk menyetujui perencanaan APBD dari Pemkab.
“Kita memang menekankan mulai dari perencanaan dan anggaran APBD sampai pengadaan barang dan jasa. Jadi kita berharap Pati bisa menjadi titik awal untuk dibawah kepemimpinan Pak Plt ini untuk perubahan perbaikan yang lebih baik lagi,” kata Azril.
Sementara itu, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menyatakan bersiap akan melaksanakan sejumlah arahan dari KPK tersebut. Arahan itu meliputi dari perencanaan hingga pengawas penggunaan APBD.
“Jadi insyaallah akan kami laksanakan Pak Azril apa yang sudah Pak Azril informasikan ke kami,” pungkasnya.
(Nyi)
