Cilacap, Central Pers – Kanopi, sebagai struktur atap terpisah yang lazimnya berfungsi melindungi area luar bangunan dari terpaan cuaca panas maupun hujan, seharusnya menjadi aset fungsional. Namun, di desa Bantarsari kecamatan Bantarsari kabupaten Cilacap, kanopi yang baru terpasang beberapa bulan terakhir justru telah menunjukkan tanda-tanda kerusakan signifikan, memunculkan pertanyaan serius tentang kualitas, pembangunan, pengawasan dan perawatan bangunan desa tersebut.
Kerusakan ini menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat, mengingat usia kanopi yang relatif masih baru. Kondisi ini secara langsung menyoroti efektivitas penggunaan anggaran desa serta proses pengerjaan proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bantarsari. Kejadian ini menambah daftar panjang isu terkait tata kelola pembangunan infrastruktur di desa.
Sebelumnya, pada Februari 2025, awak media telah menyoroti dugaan pencurian start dalam proyek renovasi aula desa. Artikel tersebut mengungkapkan adanya indikasi pembangunan fisik yang dimulai sebelum pencairan dana desa secara resmi serta ketiadaan papan informasi proyek yang seharusnya menjadi wujud transparansi kepada publik.
Laporan sebelumnya juga mengulas praktik pencurian start sebagai sebuah dilema antara inisiatif masyarakat yang tinggi dan pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku. Praktik ini berpotensi membuka celah bagi kurangnya akuntabilitas, risiko penyalahgunaan dana dan penurunan kualitas pekerjaan akibat eksekusi yang terburu-buru, seperti yang pernah diulas dalam artikel sebelumnya.
Link artikel terkait, klik tautan :
Mencuri Start Pembangunan Desa : Antara Inisiatif dan Pelanggaran Aturan https://centralpers.press/mencuri-start-pembangunan-desa-antara-inisiatif-dan-pelanggaran-aturan/
Krusialnya, insiden kanopi yang rusak ini tampaknya menjadi cerminan dari pola tata kelola proyek yang kurang profesional dan transparan di desa Bantarsari. Apabila persoalan pencurian start mencerminkan pelanggaran prosedur, maka kerusakan dini pada kanopi mengindikasikan adanya kelemahan dalam kualitas perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan bangunan secara teknis proyek.
Kedatangan awak media untuk wawancara Kepala Desa Bantarsari terkait kerusakan kanopi tidak bisa terlaksana karena yang bersangkutan tidak berada di tempat, sehingga upaya mendapatkan keterangan resmi dan akuntabilitas langsung dari pihak berwenang menemui jalan buntu, (02/07/2025).
Informasi yang berhasil dihimpun dari salah satu orang di kantor desa saat itu mengungkapkan bahwa pembangunan kanopi ini menggunakan anggaran tahun 2024. Sumber dana tersebut berasal dari dana pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk pelatihan pengelasan. Terkait penyebab kerusakan, disebutkan bahwa kanopi tersebut rusak karena dinaiki oleh seseorang yang berupaya menangkap burung.
Jika benar, penjelasan tersebut memicu pertanyaan lebih lanjut tentang desain dan material kanopi serta pengawasan juga pemeliharaan pasca-pembangunan. Jika proyek dibangun dengan anggaran pemberdayaan masyarakat, seharusnya ada pelatihan dan hasil karya yang berkualitas. Selain itu, ketiadaan Kepala Desa saat upaya wawancara menambah kerumitan dalam memperoleh narasi yang utuh dari pemerintah desa.
Situasi serupa terjadi ketika awak media juga menunggu lebih dari satu jam di depan kantor pelayanan untuk mewawancarai Camat Bantarsari, namun beliau juga tidak menemui. Ketiadaan akses kepada pimpinan di tingkat desa dan kecamatan untuk memberikan penjelasan resmi memperparah citra buruk terkait keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana publik.
Kejadian kerusakan kanopi yang cepat ini, ditambah dengan riwayat dugaan pencurian start dan minimnya transparansi menjadi pengingat penting akan perlunya pengawasan ketat dan akuntabilitas penuh dalam setiap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan bahwa dana yang dialokasikan untuk kesejahteraan mereka dikelola secara profesional, transparan serta menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
Liputan : Muhiran
Editor : Wakil Pimpinan Redaksi
