Cilacap, Central Pers – Rekrutmen perangkat desa merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Proses ini menjadi sorotan ketika muncul dugaan kecurangan dan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kasus yang terjadi di salah satu desa di kecamatan Wanareja kabupaten Cilacap Jawa Tengah, menjadi contoh bagaimana proses rekrutmen yang seharusnya transparan dan akuntabel diduga dapat tercederai oleh berbagai kepentingan.
Kasus ini bermula dari adanya laporan dugaan kecurangan dalam proses rekrutmen perangkat desa. Beberapa peserta yang tidak lolos seleksi merasa ada kejanggalan dalam tahapan seleksi, pelaksanaan ujian hingga pengumuman hasil. Mereka menduga ada praktik KKN yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di pemerintahan desa.
Laporan ini kemudian ditindaklanjuti oleh awak media dengan menulis pemberitaan dugaan kecurangan tersebut dan menemui Pj. Kades serta Sekdes untuk menyampaikan aspirasi para narasumber serta berupaya mencarikan solusi, namun solusi yang disampaikan ditolak oleh pihak pemerintah desa. Sehingga, memunculkan banyak berita dan memicu reaksi dari Penjabat Pj. Kades. Melalui pesan media sosial WhatsApp, ia menuding bahwa pemberitaan tersebut hanya mengulang-ulang isu yang sama, tanpa mengangkat topik lain. Selain itu, ia juga menuduh adanya upaya pemerasan yang dilakukan oleh oknum awak media.
Pj. Kades menyatakan bahwa perspektif dan sudut pandang berita yang ditayangkan sama dengan berita-berita sebelumnya. Ia juga menuduh adanya upaya pemerasan yang dilakukan oleh oknum awak media dengan mengatasnamakan enam peserta yang gagal dalam seleksi. Menurutnya, upaya pemerasan tersebut disaksikan oleh Sekretaris Desa (Sekdes).
Artikel atau berita terkait, klik tautan :
Rekrutmen Perangkat Salah Satu Desa di Kecamatan Wanareja Cilacap : Sorotan Dugaan Kecurangan dan Praktik KKN https://centralpers.press/rekrutmen-perangkat-salah-satu-desa-di-kecamatan-wanareja-cilacap-sorotan-dugaan-kecurangan-dan-praktik-kkn/
Di sisi lain, awak media membantah tuduhan pemerasan tersebut, ia menyatakan bahwa hanya menyampaikan tuntutan/aspirasi dari para narasumber dan berupaya mencarikan beberapa solusi atas dugaan kecurangan yang terjadi. Awak media juga menolak tuduhan bahwa mereka hanya mengulang-ulang isu yang sama, ia menjelaskan bahwa kasus ini perlu diangkat ke permukaan agar masyarakat mengetahui kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan.
Lebih lanjut, awak media menyatakan bahwa ia memiliki bukti rekaman lengkap dari awal pembicaraan hingga selesai, tidak ada upaya untuk mencari keuntungan pribadi dalam rekaman tersebut. Malah diketahui bahwa pada bagian akhir rekaman menunjukkan adanya upaya dari pihak pemerintahan desa untuk memberikan amplop yang diduga berisi uang namun ditolak oleh awak media. Upaya tersebut diduga dilakukan sebagai bentuk suap agar awak media tidak menayangkan pemberitaan.
“Rekrutmen perangkat desa seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Jika terjadi dugaan kecurangan, maka perlu dilakukan investigasi yang mendalam untuk mengungkap kebenaran, bukan menuduh awak media yang memiliki peran penting dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan berupaya untuk memeras.”
Artikel atau berita terkait, klik tautan :
Rekrutmen Perangkat Desa Purwasari Diwarnai Dugaan Kecurangan, Masyarakat Tuntut Keadilan https://centralpers.press/rekrutmen-perangkat-desa-purwasari-diwarnai-dugaan-kecurangan-masyarakat-tuntut-keadilan/
Pihak berwenang perlu melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap kebenaran terkait dugaan kecurangan dan praktik KKN yang terjadi dalam penjaringan dan penyaringan perangkat salah satu desa di kecamatan Wanareja kabupaten Cilacap. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, maka perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas dan perlu dilakukan perbaikan sistem rekrutmen perangkat desa agar lebih transparan dan akuntabel.
Kasus rekrutmen perangkat salah satu desa di kecamatan Wanareja kabupaten Cilacap menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum merupakan kunci untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa. Edukasi dan literasi pada masyarakat juga memegang peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang kritis dan partisipatif.
Camat dan pemerintah kabupaten juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Perlu dilihat bagaimana peran mereka dalam menyelesaikan kasus ini, sebab hal ini dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Selain itu, sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang efektif dan memiliki waktu yang cukup dapat membantu mengungkap kasus-kasus kecurangan dan praktik KKN. Dengan memahami berbagai aspek dan perspektif yang terkait dengan kasus ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Artikel atau berita terkait, klik tautan :
Dugaan Kecurangan Rekrutmen Perangkat Desa Purwasari Wanareja : Menuntut Transparansi dan Keadilan https://centralpers.press/dugaan-kecurangan-rekrutmen-perangkat-desa-purwasari-wanareja-menuntut-transparansi-dan-keadilan/
Penulis : Muhiran
Editor : Wakil Pimpinan Redaksi
Ikuti, sukai dan berikan komentar di TikTok Central Pers Online, klik tautan :
Untuk menginstal aplikasi TikTok klik tautan https://vt.tiktok.com/ZSjysWFhr/
masukkan kode undangan 72731108281
