Jepara – centralpers – Pemerintah Kabupaten Jepara memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis (TB) melalui pengembangan Desa Siaga TB dan perluasan akses pelayanan kesehatan hingga tingkat desa. Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus dan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Dr. Akhmad Wiyagus, yang disambut dan didampingi Bupati Jepara H. Witiarso Utomo di Pendopo Kabupaten Jepara, Selasa (13/10/2026).
Kunjungan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno, dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abdul Wachid itu dirangkai dengan Deklarasi Desa Siaga Tuberkulosis serta penguatan koordinasi pelayanan kesehatan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Dalam sambutannya, Bupati Witiarso menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat menjadi dorongan bagi daerah untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dan memastikan masyarakat mendapatkan penanganan yang tepat.
Hingga 5 Oktober 2026, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Jepara telah menjangkau 624.767 orang atau 49,73 persen dari jumlah penduduk. Sementara itu, dari 47 desa yang menjadi lokus program Speling Melesat, sebanyak 38 desa telah melaksanakan pelayanan yang terintegrasi dengan CKG.
“Kami berharap integrasi berbagai program ini tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tetapi juga mempercepat penemuan masalah kesehatan dan memastikan tindak lanjut yang dibutuhkan dapat diberikan secara tepat,” demikian disampaikan dalam sambutan Bupati.
Perhatian khusus diberikan pada penanggulangan TB yang membutuhkan keterlibatan aktif tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan masyarakat. Dari total 195 desa dan kelurahan di Jepara, seluruhnya telah memiliki Desa Siaga dengan Forum Kesehatan Desa yang aktif. Sebanyak 90 desa dan kelurahan di antaranya telah dikembangkan menjadi Desa Siaga TB.
Melalui deklarasi tersebut, Pemkab Jepara berkomitmen memperkuat penemuan kasus sejak dini, meningkatkan edukasi masyarakat, mendukung keberhasilan pengobatan, serta memastikan warga yang membutuhkan pertolongan tidak terlambat memperoleh layanan kesehatan.
Sementara itu dalam paparannya, Wamenkes II dr. Benjamin Paulus Octavianus menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjawab persoalan kesehatan masyarakat. Sejumlah program nasional yang disoroti meliputi pemberian makanan bergizi gratis bagi kelompok sasaran, pembangunan dan revitalisasi rumah sakit daerah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta percepatan penanggulangan TB.
Paparan Kementerian Kesehatan mencatat cakupan CKG nasional telah mencapai 105,1 juta orang per 4 Oktober 2026, atau 80,6 persen dari target 130,3 juta orang. Pelayanan tersebut didukung 10.318 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Pemerintah juga terus memperkuat layanan rumah sakit. Dalam paparan tersebut, disebutkan sebanyak 441 rumah sakit umum daerah menjadi bagian dari program pembangunan dan revitalisasi. Sebanyak 66 RSUD di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) telah dibangun sebagai langkah awal, sementara 20 rumah sakit yang dibangun sejak 2025 telah beroperasi.
Penguatan layanan diarahkan pada penanganan penyakit prioritas, seperti kanker, jantung, stroke, dan gangguan ginjal, serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, program pemenuhan gizi menyasar siswa sekolah dan pesantren, balita, serta ibu hamil.
Dalam konteks penanggulangan TB, paparan Wamenkes menyoroti tantangan Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban kasus TB tertinggi di dunia. Karena itu, pemerintah menjalankan program nasional penuntasan TB secara intensif sejak 2025, dengan penemuan kasus dan pengobatan sebagai bagian penting dari upaya pengendalian penyakit.
Penguatan layanan juga menjadi perhatian dalam peninjauan RSUD R.A. Kartini Jepara. Rumah sakit tersebut mencatat 142 tindakan catheterization laboratory (Cathlab) selama Mei–September 2026, setelah layanan itu mulai mendapat persetujuan pelayanan BPJS Kesehatan pada Mei 2026. RSUD R.A. Kartini juga memaparkan kebutuhan tambahan dokter spesialis, peralatan medis, dan sarana pendukung untuk mengembangkan layanan prioritas.
Bupati Witiarso berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat dukungan pemerintah pusat dan provinsi terhadap kebutuhan layanan kesehatan di Jepara. Sinergi lintas pemerintahan, menurutnya, penting agar penguatan fasilitas kesehatan berjalan seiring dengan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui pengembangan Desa Siaga TB, perluasan CKG, dan peningkatan kapasitas rumah sakit, Pemkab Jepara berupaya membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau, responsif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Jepara MULUS: Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius.
(Chy/Sus)
