Pati, Centralpers | H. Ali Badrudin, SE selaku ketua DPRD Kabupaten Pati mengaku, pihaknya merasa sering dijadikan kambing hitam oleh sebagian masyarakat yang mengeluhkan buruknya pelayanan publik ataupun dalam hal pembangunan infastruktur, dan hal-hal lainnya. Ali menyebut, tidak semua masyarakat mengetahui perbedaan tupoksi anggota legislatif dengan eksekutif.
Menurutnya, sebagai wakil rakyat, Ali mengatakan bahwa tugas DPRD adalah sebagai badan legislaitf yang bertugas salah satunya menampung aspirasi dari masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah sebagi badan eksekutif. “Jadi, masyarakat perlu mengetahui, bahwa tugas atau tupoksi kami sebagai badan legislatif ini adalah menampung aspirasi masyarakat, untuk kami sampaikan kepada bdan eksekutif,” bebernya.
Namun demikian, lanjut Ali, pihaknya juga tak memungkiri bersedia menerima jika ada masyarakat yang mengeluhkan kinerja DPRD. Menurut Ali, ini hanyalah soal ketidakfahaman masyarakat akan fungsi masing-masing lembaga pemerintahan. “Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara impresif ditegaskan, unsur penyelenggara pemerintah daerah itu meliputi pemerintah dan DPRD. Perlu diketahui didalam UU itu antara pemerintah dan DPRD punya fungsi masing-masing,” sambungnya.
Ali menjelaskan, DPRD punya fungsi yang telah diatur oleh Peraturan Kemendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. “Disebutkan bahwa DPRD hanya memberikan saran dan pendapat pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil reses dan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami tuturnya.
