Pati – centralpers – Kedua lembaga yang didatangi dalam rangkaian kerja pansus dinilai tidak transparan bahkan terkesan menutup-nutupi informasi krusial terkait polemik pemerintahan di Pati.
Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati mengaku geram dengan sikap Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Joni Kurnianto, blak-blakan menyebut jawaban yang diberikan BKN “tidak memuaskan”.
“Contohnya saat kita tanyakan soal pemblokiran RSUD Soewondo yang tiba-tiba dicabut, BKN tidak bisa memberikan penjelasan jelas. Bahkan surat dari Kemenkes yang katanya jadi dasar pencabutan, sampai sekarang tidak ditunjukkan ke kita,” tegas Joni, Senin (15/9/2025).
Joni menilai, sikap tersebut justru memperkeruh suasana di Pati yang sempat memanas pasca peristiwa 13 Agustus lalu.
“Seolah-olah pemerintah pusat ini tidak mengerti kondisi genting di daerah. Harusnya mereka memberi kepastian, bukan malah membuat situasi semakin panas,” kritiknya.
(Nyi)
