Pati – centralpers – Menyusul pernyataan yang di sampaikan oleh Ketua DPP PKB, Muhaimin Iskandar terkait pembentukan Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual di berbagai daerah. Dengan maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren di berbagai daerah.
Hal tersebut mendapat perhatian serius DPRD Kabupaten Pati. Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo meminta seluruh pondok pesantren memperkuat sistem pengawasan internal demi melindungi para santri.
Menurut Bambang, pesantren harus tetap menjadi tempat pendidikan yang aman, nyaman, serta mampu membentuk akhlak generasi muda tanpa adanya ancaman kekerasan dalam bentuk apa pun.
“Pesantren harus menjadi ruang pendidikan akhlak dan ilmu yang benar-benar terlindungi dari segala bentuk kekerasan,” ujarnya.
Bambang menilai gerakan tersebut bukan sekadar slogan, melainkan langkah nyata untuk memperkuat perlindungan terhadap santri di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. “Karena itu, kami di daerah diminta aktif mengawal gerakan ini agar berjalan nyata, bukan sekadar slogan,” katanya.
Ia mengungkapkan, munculnya sejumlah kasus kekerasan seksual di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Pati, harus menjadi alarm bagi semua pihak. Menurut dia, perlindungan terhadap anak dan santri perlu menjadi perhatian bersama.
Selain pengawasan internal, Bambang juga menyoroti pentingnya mekanisme pelaporan yang aman bagi para santri. Ia menilai korban sering kali enggan melapor karena takut mendapat tekanan atau intimidasi. “Santri jangan sampai takut melapor. Harus ada sistem yang benar-benar melindungi korban dan memberikan efek jera kepada pelaku,” tegasnya.
Sebagai wakil pimpinan DPRD Kabupaten, Bambang meminta seluruh elemen mulai dari pemerintah daerah, pengasuh pondok pesantren, tokoh agama, hingga aparat penegak hukum memperkuat sinergi dalam mencegah terulangnya kasus serupa.
“Jangan sampai ulah segelintir oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap pesantren,” jelasnya. Ia menyebut Kabupaten Pati memiliki banyak pondok pesantren yang selama ini berkontribusi besar dalam pendidikan keagamaan masyarakat. Karena itu, marwah lembaga pendidikan Islam harus dijaga bersama.
(Nyi)
