Pati – centralpers – Ini ungkapan dalam Pendapat Akhir Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pati 2025. Pendapat akhir ini disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Pati Wisnu Wijayanto. “Semakin meningkatnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa dan kelurahan baik yang berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah, maka harus diimbangi tata kelola yang baik,” kata dia.
Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dinilai mengalami kenaikan. Maka dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta dana ini tidak digunakan untuk serampangan. Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pati Wisnu Wijayanto meminta dana ini tidak dihambur-hamburkan. Perlu adanya perencanaan yang jelas, pelaksanaan yang baik hingga pelaporan yang transparan untuk mengelola dana ini.
“Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan,” lanjut dia. Pihaknya tidak mau dana ini disalahgunakan sehingga masyarakat desa justru tidak menikmati fasilitas dari DD maupun ADD ini. Maka perlu pengawasan dalam penggunaan dana ini.
(Nyi)
