Jepara – centralpers – Keluarga almarhum Mohammad Syafii (26), PPPK Paruh Waktu Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, masih menunggu kepastian pemenuhan hak ahli waris setelah almarhum meninggal dunia diduga akibat kecelakaan kerja tersengat aliran listrik di area tambak.
Almarhum merupakan warga Desa Wanusobo, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Ia meninggalkan istri, Anis Ika, dan seorang anak perempuan yang masih berusia sekitar 4 tahun. Almarhum juga merupakan putra tunggal pasangan Suparjono (66) dan Suratmi (60).
Menurut keterangan keluarga, Mohammad Syafii telah bekerja di lingkungan BBPBAP Jepara hampir tujuh tahun, terdiri dari empat tahun sebagai pegawai magang dan tiga tahun sebagai PPPK Paruh Waktu.
Keluarga Menunggu Kepastian Hak
Saat ditemui awak media pada Kamis (19/11/2026) dan Sabtu (21/11/2026), keluarga menyampaikan telah mengikhlaskan kepergian almarhum. Namun, mereka masih menunggu kejelasan mengenai jaminan kecelakaan kerja, santunan kematian, uang duka, biaya pemakaman, serta beasiswa pendidikan bagi anak almarhum.
“Kami telah mengikhlaskan kepergian almarhum. Saat ini kami menunggu informasi terkait hak-hak almarhum yang sedang diproses,”ujar Anis Ika, Sabtu (21/11/2026). Ibunda almarhum, Suratmi, menceritakan informasi pertama mengenai kecelakaan tersebut justru disampaikan rekan kerja almarhum bernama Heru pada Senin (2/11/2026).
Menurutnya, saat kejadian tidak ada pemberitahuan langsung dari pihak BBPBAP Jepara kepada keluarga.
Pada Jumat (20/11/2026), ayah almarhum, Suparjono, mendatangi kantor BBPBAP Jepara untuk meminta penjelasan. Ia memperoleh keterangan bahwa peristiwa tersebut masih dalam penanganan dan proses pengajuan pemenuhan hak almarhum dan ahli waris.
Kronologi Menurut Keluarga dan BBPBAP
Peristiwa terjadi pada Senin (2/11/2026) saat almarhum sedang bekerja di area tambak. Korban sempat mendapatkan penanganan medis di RS Graha Husada Jepara dan dinyatakan meninggal dunia pada Selasa (3/11/2026). Jenazah kemudian dimakamkan di pemakaman Ngancar.
Humas RS Graha Husada Jepara, Yuni, pada Kamis (5/11/2026) membenarkan terdapat pasien dari BBPBAP Jepara yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Kepala BBPBAP Jepara, Mulyanto, S.T., M.Si., pada hari yang sama juga membenarkan korban meninggal dunia akibat tersengat jaringan kabel listrik di area tambak.
“Korban meninggal dunia memang akibat tersengat jaringan kabel listrik di area tambak,”ungkap Mulyanto.
Mulyanto menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya, saat kejadian korban sedang menabur pakan udang. Kondisi cuaca disebut hujan rintik-rintik disertai angin kencang. Ia menyebut ada kabel Wi-Fi yang putus kemudian mengenai kabel listrik PLN yang terkelupas. Menurutnya, kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan masih menunggu hasil pemeriksaan atau investigasi tim.
Dalam penelusuran awak media, terlihat sejumlah kabel pada tiang jaringan listrik dalam kondisi menjuntai dan tampak tidak tertata. Awak media juga mendapati posisi kabel jaringan Wi-Fi berada di bagian bawah tiang kabel PLN. Kondisi tersebut menjadi perhatian terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), khususnya di kawasan tambak.
BBPBAP Janji Penuhi Hak dan Lakukan Pembenahan
Mulyanto menyatakan pihaknya akan memenuhi hak yang menjadi tanggung jawab instansi. Ia juga menyampaikan telah menyampaikan belasungkawa dan memberikan santunan kepada keluarga korban.
“Pihak keluarga korban sudah mengikhlaskan kepergian korban. Kami juga sudah mengucapkan belasungkawa serta memberikan santunan kepada keluarga korban,”cetusnya. Ia menegaskan pascakejadian pihaknya telah melakukan pembenahan jaringan dan pengecekan langsung ke area tambak.
Advokat Soroti Status PPPK Paruh Waktu
Seorang advokat yang rencananya akan ditunjuk keluarga untuk mendampingi langkah hukum, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyampaikan status PPPK Paruh Waktu menjadi hal penting dalam menentukan hak perlindungan jaminan sosial.
Berdasarkan analisis yang disampaikan, regulasi yang menjadi rujukan antara lain UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, PP Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana diubah PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN, serta Perban Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja dan Tewas bagi Pegawai ASN.
Menurut analisis tersebut, komponen manfaat yang perlu dipastikan antara lain santunan kematian akibat kecelakaan kerja, uang duka tewas, biaya pemakaman, serta bantuan beasiswa pendidikan anak sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran dan kelayakan masing-masing manfaat harus dikonfirmasi berdasarkan status kepesertaan dan penetapan resmi oleh instansi berwenang.
Status paruh waktu, menurutnya, tidak serta-merta menghilangkan hak perlindungan yang melekat pada status ASN. Kini keluarga berharap ada kepastian, bukan sekadar janji. Mereka menunggu kejelasan hasil investigasi, penetapan status kecelakaan kerja, serta pemenuhan seluruh hak yang menjadi tanggung jawab instansi dan pengelola program.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan keluarga, klarifikasi pihak BBPBAP Jepara dan RS Graha Husada, serta hasil pengamatan awak media. Dugaan mengenai kondisi instalasi listrik dan faktor penyebab kecelakaan masih memerlukan pemeriksaan teknis serta hasil investigasi resmi. Perhitungan dan kelayakan manfaat santunan juga harus diverifikasi berdasarkan status kepesertaan dan ketentuan yang berlaku.
Redaksi membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan hak sanggah kepada pihak-pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Nyiyas/Sus)












