Pati – centralpers – Dalam Forum Group Discussion pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) sebenarnya memiliki program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Namun, realisasi bantuan masih bergantung pada ketersediaan anggaran.
Penanganan kawasan permukiman kumuh menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pati. Komisi C meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kondisi lingkungan yang dinilai kurang layak huni di sejumlah wilayah.
Joni Kurnianto, Ketua Komisi C DPRD Pati menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Forum Group Discussion (FGD) belum lama ini. Kegiatan itu dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus merumuskan solusi penanganan yang tepat. Serta perbaikan sanitasi dan pembangunan jamban keluarga.
“Kami sebagai bagian dari pemerintah harus mampu memberikan solusi terhadap kawasan permukiman kumuh, karena kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai penyakit,” ujarnya.
Menurut Joni, munculnya kawasan kumuh dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya kepadatan penduduk, pengelolaan sampah dan limbah yang belum optimal, serta kondisi geografis yang rawan bencana seperti banjir.
“Program RTLH sudah ada, tetapi kami akan melihat kemampuan anggaran. Jika tidak mencukupi, akan diupayakan bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat,” jelasnya.
“Diperlukan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat agar tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman,” imbuhnya.
Joni berharap, forum diskusi tersebut menjadi langkah awal dalam merumuskan solusi jangka panjang. Selain intervensi pemerintah, ia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
(Nyi)
