Cilacap, Central Pers – Pelantikan perangkat desa salah satu desa di kecamatan Wanareja kabupaten Cilacap Jawa Tengah menjadi sorotan publik. Meskipun diwarnai kontroversi dan dugaan kecurangan, pelantikan tersebut tetap dilaksanakan. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai transparansi, akuntabilitas dan kondusifitas desa di masa depan. Pelantikan perangkat desa yang dilaksanakan di tengah kontroversi menunjukkan adanya permasalahan serius dalam proses rekrutmen. Dugaan kecurangan dan praktik KKN menjadi sorotan utama, masyarakat mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas panitia rekrutmen dalam menjalankan tugasnya.
Salah satu poin kontroversi adalah adanya peserta ujian yang mencatatkan skor tidak lazim. Peserta tersebut mampu menjawab 100 soal pilihan ganda dalam waktu 36 menit dengan tingkat akurasi 89%. Kecepatan dan ketepatan jawaban ini menimbulkan kecurigaan adanya kebocoran soal atau penggunaan kunci jawaban ilegal. Selain itu, minimnya transparansi dan akuntabilitas juga menjadi sorotan karena proses seleksi terkesan tertutup dengan akses informasi yang terbatas bagi publik. Kriteria penilaian, mekanisme evaluasi dan rekapitulasi hasil akhir tidak dipublikasikan secara komperhensif. Pernyataan dari pejabat desa juga tidak memberikan klarifikasi yang memadai.
Kontroversi pelantikan perangkat desa ini berpotensi merusak kondusifitas desa, masyarakat yang merasa tidak puas dan curiga terhadap proses rekrutmen dapat kehilangan kepercayaan pada pemerintah desa. Hal ini dapat memicu konflik dan perpecahan di masyarakat. Selain itu, kontroversi ini juga dapat berdampak negatif pada kinerja perangkat desa yang baru dilantik. Mereka akan bekerja di bawah tekanan dan sorotan publik. Hal ini dapat menghambat mereka dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Artikel atau berita terkait, klik tautan :
Dugaan Kecurangan Rekrutmen Perangkat Desa Purwasari Wanareja : Menuntut Transparansi dan Keadilan https://centralpers.press/dugaan-kecurangan-rekrutmen-perangkat-desa-purwasari-wanareja-menuntut-transparansi-dan-keadilan/
Dilihat dari perspektif kriminologi hukum, dugaan kecurangan dalam rekrutmen perangkat salah satu desa di kecamatan Wanareja kabupaten Cilacap dapat dianalisis menggunakan beberapa teori. Teori-teori tersebut diantaranya adalah :
a. Teori Pilihan Rasional.
Teori pilihan rasional menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena adanya perhitungan rasional antara keuntungan dan kerugian. Dalam konteks rekrutmen perangkat desa, pelaku kecurangan mungkin melakukan tindakan tersebut karena adanya keuntungan yang lebih besar daripada kerugian yang mungkin ditimbulkan.
b. Teori Anomie.
Teori anomie menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara tujuan budaya dan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks rekrutmen perangkat desa, pelaku kecurangan mungkin melakukan tindakan tersebut karena adanya tekanan untuk mendapatkan jabatan perangkat desa, sementara sarana yang tersedia tidak memadai.
c. Teori Kontrol Sosial.
Teori kontrol sosial menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena lemahnya kontrol sosial. Dalam konteks rekrutmen perangkat desa, pelaku kecurangan mungkin melakukan tindakan tersebut karena adanya peluang yang besar dan pengawasan yang lemah.
Artikel atau berita terkait, klik tautan :
Rekrutmen Perangkat Salah Satu Desa di Kecamatan Wanareja Cilacap : Sorotan Dugaan Kecurangan dan Praktik KKN https://centralpers.press/rekrutmen-perangkat-salah-satu-desa-di-kecamatan-wanareja-cilacap-sorotan-dugaan-kecurangan-dan-praktik-kkn/
Berdasarkan analisis kriminologi hukum, dugaan kecurangan dalam rekrutmen perangkat desa di Wanareja dapat dianggap sebagai tindakan yang didorong oleh faktor-faktor seperti pilihan rasional, anomie dan lemahnya kontrol sosial. Untuk menjaga kondusifitas desa, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah desa dan pihak-pihak terkait. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan diantaranya adalah :
– Investigasi Mendalam dan Transparan.
Pemerintah daerah perlu melakukan investigasi mendalam dan transparan terhadap dugaan kecurangan dalam proses rekrutmen. Hasil investigasi harus diumumkan secara terbuka kepada publik.
– Evaluasi Ulang Proses Rekrutmen.
Jika terbukti ada kecurangan, perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap proses rekrutmen. Hal ini termasuk meninjau kembali regulasi, mekanisme seleksi dan peran panitia rekrutmen.
– Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas.
Pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan rekrutmen. Informasi mengenai kriteria penilaian, mekanisme evaluasi dan rekapitulasi hasil akhir harus dipublikasikan secara komperhensif.
– Penguatan Pengawasan.
Perlu dilakukan penguatan pengawasan terhadap proses rekrutmen perangkat desa. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal yang independen, seperti akademisi, LSM atau media massa.
– Pembinaan Perangkat Desa.
Perangkat desa yang baru dilantik perlu mendapatkan pembinaan dan pelatihan yang memadai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas.
– Pemberdayaan Masyarakat.
Masyarakat perlu diberdayakan untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di desa. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum-forum partisipasi masyarakat.
– Penegakan Hukum.
Jika terbukti ada pelanggaran hukum, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas dan adil. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa.
Artikel atau berita terkait, klik tautan :
Rekrutmen Perangkat Salah Satu Desa di Kecamatan Wanareja, Cilacap : Antara Transparansi dan Tuduhan Pada Awak Media https://centralpers.press/rekrutmen-perangkat-salah-satu-desa-di-kecamatan-wanareja-cilacap-antara-transparansi-dan-tuduhan-pada-awak-media/
Namun upaya tersebut sepertinya belum dilaksanakan, hal tersebut dapat dilihat dari tetap dilantiknya perangkat desa terpilih pada hari Senin, (17/03/2025). Padahal tidak kurang media massa menayangkan pemberitaan yang memberikan saran, kritikan maupun solusi demi transparansi bagi desa tersebut lebih baik kedepan.
Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa, media massa memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Media massa dapat melakukan investigasi, memberitakan fakta secara objektif dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, media massa juga perlu menjaga etika jurnalistik dan menghindari pemberitaan yang provokatif atau tendensius. Pemberitaan yang bertanggung jawab dapat membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi penyelesaian masalah.
Kontroversi pelantikan perangkat desa di kecamatan Wanareja kabupaten Cilacap dapat menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah desa dan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat adalah kunci untuk menjaga kondusifitas desa. Diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah desa dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini serta memulihkan kepercayaan masyarakat. Dengan adanya kemauan yang kuat dari semua pihak, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan dan keterbukaan maka permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik, pemerintah desa akan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di desa adalah hal yang sangat penting. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, potensi terjadinya penyimpangan dapat diminimalisir.
Selain itu, keterlibatan masyarakat juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan desa. Masyarakat yang merasa dilibatkan akan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam memajukan desa mereka.
Artikel atau berita terkait, klik tautan :
Logika Hukum dan Kejanggalan dalam Ujian Perangkat Desa di Kabupaten Cilacap : Analisis Kasus Skor Fantastis dalam Waktu Singkat https://centralpers.press/logika-hukum-dan-kejanggalan-dalam-ujian-perangkat-desa-di-kabupaten-cilacap-analisis-kasus-skor-fantastis-dalam-waktu-singkat/
Pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat juga perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah desa. Pemerintah desa dan pihak-pihak terkait perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mencegah terjadinya pelanggaran.
Selain itu, tokoh masyarakat juga memiliki peran sangat penting dalam menjaga kondusifitas desa. Mereka dapat menjadi mediator antara pemerintah desa dan masyarakat. Tokoh masyarakat juga dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah desa dalam mengambil kebijakan. Pemerintah desa perlu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan tokoh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membangun sinergi dalam memajukan desa.
Semoga kontroversi pelantikan perangkat desa tersebut tidak terulang kembali di masa depan. Pemerintah desa dan masyarakat perlu bekerja sama untuk membangun desa yang transparan, akuntabel serta partisipatif. Dengan adanya kemauan yang kuat dari semua pihak, desa-desa di kecamatan Wanareja dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di kabupaten Cilacap bahkan provinsi Jawa Tengah maupun seluruh Indonesia dalam hal transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.
Artikel atau berita terkait, klik tautan :
Evaluasi dan Rekomendasi Perubahan Perda Kabupaten Cilacap Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa https://centralpers.press/evaluasi-dan-rekomendasi-perubahan-perda-kabupaten-cilacap-tentang-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa/
Liputan : Muhiran
Editor : Wakil Pimpinan Redaksi
Ikuti, sukai dan berikan komentar di TikTok Central Pers Online, klik tautan :
https://www.tiktok.com/@redaksi.centralpers?_t=8qLQn8nGCOu&_r=1
Untuk menginstal aplikasi TikTok klik tautan https://vt.tiktok.com/ZSjysWFhr/
masukkan kode undangan 72731108281
