Pati – centralpers – Menanggapi aksi pengusaha peternakan yang merasa tertekan karena pakan mahal hingga kurangnya penyerapan hasil produksi pada Senin, 10 Agustus 2026, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mendukung kebijakan sektor peternakan yang berpihak kepada rakyat.
“Persoalan harga pakan, ketersediaan jagung, hingga harga telur harus menjadi perhatian bersama. Kami akan berupaya mendorong agar aspirasi ini dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menyepakati seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menyerap telur dari peternak lokal.
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pihak terkait.
Pemprov Jateng mengarahkan setiap kabupaten dan kota untuk memprioritaskan penyerapan telur dari peternak lokal di wilayah masing-masing.
Pemkab Pati juga menyepakati harga telur peternak lokal Rp 26.000 per kilogram. Harga tersebut mulai diberlakukan pada pekan depan.
“Mulai minggu depan, apabila masih terdapat SPPG yang tidak mengambil telur dari peternak lokal, maka dapat dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Pati untuk ditindaklanjuti,” ujarnya dalam pertemuan antara SPPD dan Asosiasi Peternak Unggas di pendopo Kabupaten Pati pada Selasa, 11 Agustus 2026.
(Nyi)
