Pati – centralpers – Ali Badrudin Ketua DPRD Pati mengatakan kekecewaannya terhadap langkah Pemkab Pati yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen tanpa melibatkan pihak legislatif dalam proses pengambilan keputusan.
Ia menyayangkan Pemkab Pati yang justru lebih memilih berkomunikasi dengan Kepala Desa dan para Camat.
Koordinasi dengan DPRD dalam kebijakan strategis seperti kenaikan tarif pajak sangat penting, mengingat peraturan daerah (perda) yang menjadi dasar kebijakan tersebut merupakan hasil kerja sama antara eksekutif dan legislatif, imbuhnya.
Ali mengungkapkan bahwa setelah kebijakan tersebut diberlakukan dan bukti tagihan sampai ke masyarakat, DPRD memperoleh data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang menunjukkan sekitar 51 persen masyarakat telah membayar PBB-P2.
“Kami tidak pernah diajak koordinasi dengan Pihak Eksekutif. Kami pun cukup terkejut ketika Pak Bupati, dalam hal menaikkan PBB, justru mengundang kepala desa dan para camat, bukan DPRD,” tegas Ali.
(Nyi)
