Pati – centralpers – Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati hingga kini belum usai. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya para PKL yang nekat berjualan dikawasan zona merah yakni di Alun-alun Simpang Lima Pati setiap sore hingga malam.
Kondisi ini sangat disayangkan oleh Ketua Komisi C DPRD Pati sekaligus politisi dari Partai Demokrat, Joni Kurnianto. Ia menilai permasalahan ini karena ketidaktegasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dalam melakukan penataan terhadap kawasan zona merah dan peruntukan PKL.
Joni menyebut keberadaan PKL sebagai penopang ekonomi kerakyatan. Dimana hampir seluruh elemen masyarakat bisa terjun didalamnya.
Sehingga, jika Pemkab Pati berasalan keberadaan PKL disinyalir merusak tata Kota Pati dan membuat kumuh kawasan Alun-alun Simpang Lima. Hal itu dinilai ketua Komisi C DPRD Pati itu hanya alasan semata. Sebab Joni menilai, jauh sebelum adanya Perda yang melarang PKL berada di Alun-alun Simpang Lima, kawasan tersebut sudah menjadi sentra kuliner dimana puluhan bahkan ratusan PKL mencari nafkah didalamnya.
“Memang ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah ekonomi ini bisa berputar. Sedangkan untuk dampak negatifnya membuat tempat kumuh dan kotor. Tetapi semua itu bisa diatasi. Dulu PKL itu ada di sepanjang jalan di Pati Kota. Memang kotor, tetapi di pagi harinya sudah bersih. Bahkan Pati sudah mendapatkan Adipura Kencana 13 kali,” imbuhnya.
(Nyi)
