Pati – centralpers – KDMP Lengkong resmi diluncurkan dengan Launching Nasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Sabtu (16/5/26). Launching Nasional ini tersambung secara virtual di berbagai daerah.
Kegiatan launching ini dipusatkan di KDMP Desa Lengkong Kecamatan Batangan Kabupaten Pati yang hadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Hardi Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Komandan Kodim 0718/Pati Letkol Arm Timotius Yogi dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Wakil Ketua l DPRD Pati, Hardi menyambut baik dengan dilaunchingnya KDMP ini.
Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa program andalan Presiden Prabowo ini sudah berjalan.
“Kabupaten Pati sudah ada sekitar 80 lebih KDMP yang operasional dan untuk fasilitas seperti truk sudah siap. Artinya KDMP seluruh Indonesia sudah siap beroperasi,” katanya.
Hardi menilai keberadaan KDMP ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena dapat menampung dan mengelola hasil produksi masyarakat sekitar.
“Kenapa harus didirikan KDMP untuk menampung hasil pertanian, perikanan dan lain sebagainya,” terangnya.
Ia pun yakin program ini bisa berjalan dengan maksimal. Sehingga dapat memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat.
“Harapannya KDMP ini bisa berjalan dengan baik sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat,” ucapnya.
“Jadi manfaatnya sangat besar sekali. Jadi membantu masyarakat di lingkungan KDMP itu sendiri agar masyarakat bisa sejahtera,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya secara virtual, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa KDMP merupakan wadah strategis untuk membangun ruang diskusi, kolaborasi, serta pencarian solusi demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kebijakan yang baik lahir dari dialog, data, pengalaman lapangan, dan semangat gotong royong,” ujar Presiden RI dalam sambutannya.
Presiden juga menekankan pentingnya menjaga etika dalam berdiskusi, menghormati keberagaman pandangan, serta mendorong agar setiap hasil diskusi dapat menjadi masukan konstruktif bagi para pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun daerah.
(Nyi)
