Pati – centralpers – Dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Jasa Publikasi Online, DPUTR Pati gelar silaturahmi dan Tatap muka dengan puluhan awak media dari berbagai perusahaan pers di ruang Anggrek DPUTR Pati. Acara yang di gelar mulai jam 10.00 sampai selesai, Kamis 6/8/2026.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati menggelar acara tersebut, untuk meningkatkan transparansi informasi dan efektivitas penyebarluasan program pembangunan daerah kepada masyarakat luas secara digital.
Pernyataan tegas disampaikan Kepala Dinas DPUTR Pati Riyoso saat menggelar tatap muka dan silaturahmi bersama awak media dari berbagai perusahaan pers di Kabupaten Pati, Kamis (6/8/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Sekretaris DPUTR Widyo Tomo Kusdiyanto dan berlangsung dalam suasana dialog yang terbuka.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah regulasi yang sering disalahpahami masyarakat. Karena itu, komunikasi yang intensif antara pemerintah, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar informasi yang diterima publik tetap utuh dan akurat.
“Kami ingin semua informasi dipahami secara menyeluruh. Jangan sampai muncul framing yang tidak sesuai fakta, karena masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Riyoso juga memaparkan kondisi anggaran DPUTR Kabupaten Pati Tahun 2026. Ia menyebut sebagian besar alokasi anggaran difokuskan untuk penanganan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama Pemerintah Kabupaten Pati.
Ia menjelaskan, apabila ditemukan pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi, DPUTR akan melakukan pemeriksaan lapangan, evaluasi teknis, hingga memerintahkan perbaikan selama pekerjaan masih dalam masa pemeliharaan.
Apabila terbukti terjadi pelanggaran kontrak, penyedia jasa akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain membahas pengawasan proyek, Riyoso juga meluruskan sejumlah persoalan yang kerap menjadi perhatian publik, seperti perizinan pemanfaatan lahan, penggalian utilitas, pengelolaan aset pemerintah daerah, hingga mekanisme pembayaran sewa lahan milik pemerintah.
Di hadapan puluhan jurnalis, Riyoso menegaskan DPUTR tidak anti kritik. Sebaliknya, ia menganggap media sebagai mitra strategis sekaligus pengawas independen yang membantu memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.
“Kalau ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, silakan diberitakan. Kami tidak anti kritik. Setelah diberitakan, kami akan langsung turun ke lapangan untuk mengecek dan menindaklanjutinya. Jangan hanya masalahnya yang diberitakan, tetapi tindak lanjutnya juga harus diketahui masyarakat,” tegas Riyoso.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian para jurnalis karena menunjukkan keterbukaan DPUTR terhadap pengawasan publik. Menurut Riyoso, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diawasi konsultan dan pengawas internal, tetapi juga membutuhkan kontrol dari masyarakat dan media.
la memastikan setiap laporan mengenai dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi akan diverifikasi melalui pemeriksaan teknis. Jika terbukti terdapat pelanggaran kontrak, kontraktor akan diminta melakukan perbaikan, bahkan dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Tak hanya soal proyek jalan, pertemuan itu juga membahas berbagai persoalan yang sering menjadi perhatian publik, mulai dari perizinan pemanfaatan lahan, penggalian utilitas, pengelolaan aset daerah, hingga mekanisme penyewaan aset milik pemerintah.
Menurut Riyoso, masih banyak aturan yang belum dipahami masyarakat secara utuh sehingga sering memunculkan kesalahpahaman. Karena itu, ia berharap media ikut menyampaikan informasi secara lengkap dan berimbang.
(Chy)
