Pati – centralpers – Sebagai informasi, proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati dijadwalkan mulai berjalan pada akhir Mei mendatang. Pada tahap awal, pembangunan akan difokuskan pada empat ruas jalan prioritas yang dinilai membutuhkan penanganan segera.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati meminta pemerintah daerah memastikan setiap program pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Dewan menilai pembangunan tidak boleh hanya dilakukan demi memenuhi target administrasi atau formalitas program semata.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati berharap pembangunan tersebut nantinya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat hingga tingkat desa.
Joni Kurnianto, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati mengatakan masih banyak persoalan infrastruktur yang membutuhkan penanganan serius. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih peka terhadap kondisi riil di lapangan sebelum menentukan prioritas pembangunan.
Menurut Joni, masyarakat tidak hanya membutuhkan proyek pembangunan yang terlihat besar, tetapi juga pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga sehari-hari. Salah satunya adalah akses jalan yang mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
“Pembangunan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menjawab kebutuhan riil masyarakat,” kata Joni
Ia menilai selama ini pembangunan masih cenderung terfokus di kawasan tertentu, terutama wilayah perkotaan. Padahal, desa-desa di Kabupaten Pati juga membutuhkan perhatian besar karena menjadi pusat aktivitas pertanian dan ekonomi rakyat.
Joni menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur desa memiliki dampak strategis terhadap kesejahteraan masyarakat. Jalan yang baik, misalnya, akan mempermudah distribusi hasil pertanian dan mendukung aktivitas perdagangan warga.
Tak hanya itu, infrastruktur yang memadai juga dinilai mampu meningkatkan sektor perikanan, membuka potensi wisata desa, hingga memperkuat pertumbuhan UMKM lokal.
“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati mendorong agar pembangunan tidak terpusat di wilayah tertentu saja. Desa-desa harus memperoleh perhatian yang sama karena desa adalah fondasi ekonomi daerah,” ujarnya.
Sebagai lembaga pengawas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati juga memastikan akan mengawal jalannya pembangunan agar sesuai prinsip pemerataan dan keadilan. Joni menyebut pengawasan dilakukan mulai dari tahap penganggaran hingga pelaksanaan proyek di lapangan.
Sementara itu, Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, memastikan proses lelang proyek infrastruktur telah dibuka sejak Kamis pekan lalu melalui sistem e-katalog.
Menurutnya, penggunaan sistem tersebut dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi dalam proses pengadaan proyek pemerintah.
“Kemarin sudah kita buka lelangnya. Harus kita laksanakan lelang dengan sistem e-katalog,” jelas Risma.
Ia menambahkan, pada tahap awal terdapat 28 ruas jalan yang masuk dalam program pembangunan infrastruktur tahun ini dengan total anggaran mencapai Rp 235 miliar yang bersumber dari APBD murni.
“Ini pakai APBD murni kemudian perubahan fokus pada infrastruktur,” imbuhnya.
(Nyi)
