Pati – centralpers – Ali Badruddin, Ketua DPRD Kabupaten Pati minta kepada Inspektorat untuk mengawasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayahnya terkait dengan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Hal itu disampaikan oleh Ali Badrudin, dengan adanya pengawasan dari Inspektorat, harapannya pelaksanaan kinerja bisa sesuai dengan aturan dan tidak ada tindak pidana korupsi di Kabupaten Pati.
Menurutnya, langkah pengawasan itu harus dilakukan dari awal. Sehingga, tidak terjadi kesalahan yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi.
Ia menambahkan, jika Inspektorat bergerak mulai dari awal perencanaan anggaran, maka potensi tindak pidana korupsi itu dapat diminimalisir.
“Terkait dengan pengawasan supaya tidak tumpang tindih, supaya pelaksanaan lebih bagus itu ketika baru perencanaan, pelaksana,” kata Ali Badrudin.
“Inspektorat harus melakukan pengawas biar tidak jadi satu kesalahan ketika sudah terjadi tindak pidana korupsi baru dilakukan pengawasan,” jelas dia.
“Semua wilayah tidak hanya di Kabupaten Pati ada Inspektorat dan Bappeda, misal saja program tersebut tidak sesuai tidak ada di SPPD dan tidak ada LKPD tentunya melalui Baperida harus dibatalkan atau dicorek jangan dimasukkan di dalam APBD. Jadi kita melakukan perencanaan yang bagus, yang benar-benar berencana dan terukur,” terangnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan sosialisasi di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (15/04/2026) kemarin. Sosialisasi itu dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi.
(Nyi)
